9:25 PM
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, terdapat mekanisme jelas dalam
UUD untuk mengawasi dan mengontrol kinerja para pejabat tinggi negara.
Para legislator Republik Islam Iran juga telah menentukan mekanisme
khusus untuk mengawasi kinerja Rahbar. Dalam ulasan ini akan dijelaskan
mengapa dalam Republik Islam Iran ada sebuah mekanisme yang akurat dan
meyakinkan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pejabat tertinggi
negara yaitu Rahbar, jika dibandingkan dengan mekanisme yang ada di
negara-negara liberal demokrat.
Sebagaimana rakyat
mempercayakan pemilihan Rahbar melalui para anggota Dewan Ahli, maka
mereka juga akan berhak mengawasi kinerja Rahbar melalui para anggota
Dewan tersebut. Rakyat sendiri yang memilih para anggota Dewan Ahli.
Dengan demikian, tugas Dewan Ahli pilihan rakyat adalah sebagai tempat
rujukan kelayakan atau ketidaklayakan Rahbar. Dalam hal ini masalah
penghentian Rahbar disebutkan dalam tiga hal, pertama ketikdakmampuan
dalam melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan dalam UUD, kedua
adalah kehilangan salah satu kriteria sebagai Rahbar dan ketiga, ketika
dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kriteria sebagai Rahbar.
Meski era kepemimpinan Rahbar di Republik Islam Iran tidak terbatas
waktu, akan tetapi tidak diragukan pula bahwa ada persyaratan dan
kondisi yang kemungkinan seiring dengan berlalunya waktu akan hilang. Di
sisi lain, pemahaman dan penguasaan para anggota Dewan Ahli dalam
memilih Rahbar kemungkinan juga terjadi kekeliruan dan hal ini akan
terbukti dengan berlalunya masa. Oleh karena itu Dewan Ahli harus teliti
memperhatikan seluruh persyaratan dan kriteria keilmuan, akhlak dan
amal seorang Rahbar dan mereka harus berhati-hati dalam mengambil
keputusan seperti yang dijelaskan pada pasal 111 UUD.
Selain pengawasan sifat dan kondisi Rahbar yang telah ditetapkan oleh
Dewan Ahli dan dengan berbagai mekanisme serta langkah-langkahnya, masih
banyak lagi kontrol dan pembatasan yang diberlalukan terhadap Rahbar.
Termasuk di antaranya adalah kontrol konstitutif yang dicantumkan dalam
UUD dan mencakup Rahbar dan seluruh lembaga yang berada di bawah
wewenangnya.
Pada pasal 107 UUD disebutkan bahwa
Rahbar diperlakukan setara dengan masyarakat di hadapan UUD. Dengan
demikian, Rahbar secara pribadi tidak memiliki keunggulan atau
keistimewaan apapun di hadapan UUD. Juga pada pasal 142 disebutkan
masalah kontrol keuangan pribadi Rahbar dan ketua lembaga yudikatif
negara akan mengontrol masalah ini sehingga tidak terjadi peningkatan
pendapatan secara ilegal. Pada pasal 76 UUD, parlemen juga berhak untuk
menyelidiki dan menganalisa segenap urusan negara termasuk jika
berkaitan dengan lembaga yang berada di bawah wewenang dan pengawasan
Rahbar.
Salah satu sarana dan mekanisme kontrol Rahbar
berdasarkan UUD adalah lembaga-lembaga serta mekanisme musyawarah bagi
Rahbar bahkan dia harus terlebih dahulu bermusyawarah dalam sejumlah
masalah khusus yang telah disebtukan dalam UUD. Oleh karena itu, dalam
demokrasi relijius Rahbar tidak dikecualikan dalam masalah musyawarah
dengan para pengamat dan pakar. Rahbar harus menjaga pentingnya
musyawarah sebagai prinsip logis dan agama ini. Adapun dalam pasal 112
disebutkan bahwa salah satu tugas Dewan Penentu Kebijakan Negara adalah
bermusyawarah dengan Rahbar.
Di sebagian besar negara
Barat, terdapat berbagai cara dan mekanisme untuk memberlakukan
pengawasan, kontrol dan batasan bagi para pejabat tinggi negara.
Mekanisme tersebut ghalib ditekankan pada penyesuaian politik mereka
sesuai UUD dan bahwa mereka akan bertanggung jawab di hadapan parlemen
serta menginformasikan seluruh keputusan mereka kepada parlemen sebelum
implementasi seluruh keputusannya. Sampai pada pengambilan sumpah dari
presiden atau perdana menteri untuk komitmen terhadap tugas dan tanggung
jawabnya.
Dalam pemerintahan seperti ini, setelah
pemilihan para pejabat negara, tidak ada lagi mekanisme yang mengikat
mereka, sebagai contoh tentang keadilan, kejujuran dan penjagaan
nilai-nilai etika dalam perilaku dan politiknya. Pada dasarnya, setelah
pengambilan sumpah, tidak ada lagi mekanisme atau sarana yang dapat
diandalkan untuk mengawasi dan mengontrol kelanjutan persyaratan unggul
seorang pemimpin negara.
Adapun di Republik Islam
Iran, terdapat sejumlah kriteria yang tidak boleh diabaikan oleh Rahbar
termasuk di antaranya, ketakwaan, keadilan, keberanian dan kelayakan
pengetahuan. Poin inilah yang menjadi pembeda pemerintahan demokratis
relijius di Republik Islam Iran dan negara-negara yang mengadopsi sistem
liberal demokrasi. Dalam Republik Islam Iran, ketauhidan dan
nilai-nilai kelangitan sangat dijunjung tinggi.
Dalam
pasal kedua UUD Iran disebutkan, "Republik Islam Iran adalah sebuah
pemerintahan yang berdasarkan keimanan terhadap ketauhidan Allah Swt,
penyerahan kekuasaan dan syariat kepada-Nya dan keharusan penyerahan
diri di hadapan perintah-Nya." Rahbar dalam Republik Islam Iran
merupakan simbol utama perbedaan pemerintahan ini dengan pemerintahan
demokratis Barat. Kepemimpin ulama terhadap rakyat atau Wilayatul Faqih
merupakan pilar utama dan poros pemerintahan Republik Islam dan oleh
karena itu pula cukup beralasan jika berbagai protes dan serangan oleh
para penentang pemerintahan Islam tertuju kepada sosok Rahbar.
Ada empat poin utama yang membedakan pemerintah Islam dengan
pemerintahan demokratis Barat yaitu berkaitan dengan Rahbar termasuk
sifat dan kriterianya, mekanisme pemilihan, wewenang, serta kontrol dan
pengawasan terhadap Rahbar. Dalam pemerintahan demokrasi relijius di
Iran, ketelitian dan kehati-hatian dalam menganalisa sifat, kriteria dan
keunggulan spiritualitas seorang Rahbar. Pada praktiknya, mekanisme
penentuan Rahbar dalam pemerintahan Islam, sangat kokoh dan lebih dapat
dipercaya dibandingkan dengan sistem lainnya di dunia.
Melihat proses pemilihan Rahbar yang tidak berdasarkan pencalonan diri
para kandindat serta penunjukan Rahbar oleh Dewan Ahli, yang pasti
mekanisme ini lebih meyakinkan dibanding sistem lain di dunia dan lebih
dapat dipercaya. Terkait pembahasan tentang perbandingan wewenang Rahbar
di Republik Islam dengan berbagai pemerintahan demokratis Barat, harus
ditekankan pula masalah ini bahwa Rahbar harus memiliki wewenang dan
kekuatan yang cukup dalam manajemen dan menyelesaikan berbagai masalah
yang dihadapi negara. Rahbar dalam Republik Islam Iran memiliki wewenang
setingkat pejabat tertinggi dalam sebuah pemerintahan
Selain harus komitmen terhadap ketentuan dan persyaratan yang telah
disebutkan dalam UUD, seorang Rahbar juga harus memiliki kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan agama. Kriteria terkait ketakwaan,
keadilan dan keunggulan seorang Rahbar di bidang keilmuan serta kontrol
oleh Dewan Ahli terhadap kelayakan Rahbar membuktikan bahwa dalam
pemerintahan Islam ada keharusan berlanjutnya kontrol dan pengawasan
terhadap pribadi sosok Rahbar, pasca penunjukannya. Sementara dalam
sistem pemerintahan demokrasi liberal, tidak ada lagi pengawasan dan
kontrol kelayakan para pejabat setelah mereka terpilih.
Secara keseluruhan, UUD Iran telah menetapkan sebuah mekanisme yang
akurat dan sangat ketat dalam proses pengawasan dan kontrol terhadap
pejabat dan lembaga-lembaga negara guna menghindari penyimpangan dan
dominasi kekuasaan. Sistem ini telah mereduksi kemungkinan kekeliruan
dalam kinerja khususnya oleh Rahbar sebagai pemimpin tertinggi Republik
Islam Iran.(IRIB Indonesia)
9:23 PM
Pada bagian-bagian sebelumnya telah diulas tentang perlunya
pemerintahan dalam Islam dengan memperhatikan ajaran-ajaran dan
prinsip-prinsip agama ini serta sunnah Nabi Muhammad Saw dan Ahlul
Baitnya. Selain itu, dibahas pula tentang perlunya pemerintahan di era
keghaiban Imam Mahdi as yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran, riwayat
dan argumen-argumen rasional. Berbagai pendapat para ulama Islam
terkait hal itu telah dijelaskan dan Imam Khomeini, Pendiri Republik
Islam Iran, telah mengemukakan pandangannya yang paling komprehensif
tentang pemerintahan Islam di masa keghaiban Imam Mahdi as. Penjelasan
tersebut tertuang dalam konsep Wilayatul Faqih. Kemenangan Revolusi
Islam telah memberikan kesempatan kepada Imam Khomeini untuk
merealisasikan konsep Wilayatul Faqih, di mana konsep tersebut adalah
prinsip penting dan pembeda antara demokrasi Islam dan liberal demokrasi
Barat.
Sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh
individu-individu terbaik dalam filsafat politik memiliki sejarah
panjang. Plato adalah filsuf pertama yang mengemukakan pemerintahan yang
dipimpin oleh individu terbaik dan paling layak, di mana pemerintahan
itu disebut dengan pemerintahan Aristokrasi. Namun Plato dan orang-orang
setelahnya tidak mampu memberikan definisi komprehensif dan tidak dapat
memaparkan mekanisme dari sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh
orang-orang terbaik yang memiliki kesempurnaan moral. Upaya para pemikir
Barat untuk mewujudkan pemerintahan tersebut hanya berakhir dengan
penggantian pemerintahan monarki (kerajaan) dengan pemerintahan
demokrasi.
Dalam pembahasan sebelumnya, telah
dijelaskan tentang karakter akhlak, ilmu, dan kepribadian seorang
pemimpin, cara-cara memilih seorang pemimpin, kewenangannya dan
mekanisme untuk mengawasi kinerjanya. Konsep Wilayatul Faqih adalah
teori yang komprehensif untuk sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh
individu terbaik. Dalam konsep itu disebutkan bahwa standar tertinggi
demokrasi didasarkan pada ajaran-ajaran Islam.
Mengenai struktur Republik Islam Iran yang mengulas tentang tiga
lembaga: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif juga telah diterangkan
sebelumnya, di mana terdapat kemiripan antara demokrasi Islam dan
liberal demokrasi di Barat. Keserupaan tersebut membuktikan bahwa Islam
memanfaatkan pengalaman-pengalaman sukses masyarakat lainnya di berbagai
bidang dan menilai pengalaman itu sebagai prestasi umat manusia.
Berdasarkan Konstitusi Republik Islam Iran Pasal 57, Lembaga
Legistalif, Eksekutif dan Yudikatif adalah lembaga-lembaga yang berkuasa
atas Republik Islam Iran di bawah payung Wilayatul Faqih.
Lembaga-lembaga itu independen dari satu sama lainnya. Kita akan
mengkaji ketiga lembaga tersebut mulai dari Badan Legislatif yang
merupakan ikon demokrasi.
Dalam Pasal 58 disebutkan
bahwa pelaksanaan wewenang legistalif dilaksanakan melalui Majlis
(parlemen) yang terbentuk dari para wakil pilihan rakyat, dan
keputusan-keputusannya setelah melalui berbagai tahap yang akan
disebutkan pada pasal selanjutnya, akan disampaikan kepada Badan
Eksekutif dan Yudikatif.
Imam Khomeini selalu
menegaskan, Majlis adalah teratas dalam semua hal. Pendiri Republik
Islam itu meyakini jika kinerja Majlis baik dan benar maka semua hal
lainnya akan menjadi baik, namun jika sebaliknya maka urusan-urusan
lainnya pun akan menjadi buruk.
Konstitusi adalah alat
terbaik untuk memahami sebuah sistem politik, dan mengandung tujuan,
cita-cita, dan prinsip serta nilai-nilai yang mengatur sistem tersebut.
Oleh karena itu, Majlis dari pandangan konstitusi adalah sebuah tempat
untuk membentuk sistem dan nilai-nilai yang diterima oleh Republik Islam
Iran. Majlis juga berfungsi untuk menyusun dan menetapkan undang-undang
bagi semua kebutuhan masyarakat di berbagai bidang: sosial, ekonomi,
politik, budaya, militer, moral, hukum dan semua hal yang berhubungan
dengan kehidupan individu dan masyarakat.
Bab VI
konstitusi Republik Islam Iran berhubungan dengan Legislatif. Badan
tersebut adalah unsur paling penting dalam pengambilan keputusan di
Republik Islam Iran. Pada Pasal 59 dijelaskan pula tentang wewenang
Legislatif. Dalam isu-isu yang sangat penting di bidang ekonomi,
politik, sosial dan budaya, wewenang legislatif dapat dilaksanakan
melalui referendum. Namun permintaan referendum tersebut harus disetujui
oleh dua pertiga dari seluruh anggota Majlis.
Di
sejumlah negara, Legistlatif terdiri dari dua kamar. Negara-negara yang
menerapkan sistem federal seperti Amerika Serikat, Swiss, Jerman,
Austria dan India menganut sistem dua kamar. Sejumlah negara yang tidak
menerapkan sistem federal seperti Inggris, Swedia, Norwegia, Islandia
dan Perancis juga memiliki sistem yang sama. Namun di banyak negara,
nama Majlis-majlis itu berbeda dan memiliki kewenangan yang tidak sama,
di mana Majlis yang dipilih langsung oleh rakyat biasanya memiliki
kewenangan lebih.
Dalam sejumlah kasus seperti yang
terjadi di Amerika Serikat, DPR dan Senat yang dipilih langsung oleh
rakyat kurang lebih memiliki kewenangan yang setara. Namun Badan
Legislatif Republik Islam Iran hanya memiliki sistem satu kamar meski
terdapat lembaga-lembaga lainnya seperti Dewan Garda Konstitusi yang
memiliki peran berpengaruh dalam proses pembuatan undang-udang di
Lembaga Legislatif.
Peran Dewan Garda Konstitusi
sesuai dengan ketetapan Majlis, konstitusi dan hukum-hukum syariah. Para
penyusun konstitusi Republik Islam Iran telah memberikan hak kepada
Dewan Garda Konstitusi untuk menolak undang-undang yang disahkan oleh
Majlis jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dan
hukum-hukum syariah. Dewan tersebut juga dapat mengembalikan
undang-undang yang telah disahkan untuk diperbaiki.
Jika friksi antara Majlis dan Dewan Garda Konstitusi tidak dapat
diselesaikan, maka Dewan Penentu Kebijakan Nasional akan menjadi pihak
yang berwenang untuk memberikan keputusan final. Sebab, salah satu tugas
khusus dari Dewan Penentu Kebijakan Nasional adalah menindaklanjuti
perselisihan antara Majlis dan Dewan Garda Konstitusi, dan dewan itu
pada dasarnya adalah lembaga konsultasi Rahbar (Pemimpin Besar Revolusi
Islam Iran).
Perlu dicatat bahwa di semua pemerintahan
demokrasi terdapat satu lembaga yang tugasnya menyesuaikan
undang-undang ketetapan Majlis dengan konstitusi, di mana peran tersebut
diemban oleh Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Konstitusi. Mekanisme
pengawasan terhadap keputusan Majlis di setiap negara juga berbeda.
Dewan Garda Konstitusi sebagai pilar kedua dari Badan Legislatif
Republik Islam Iran dibentuk untuk menjaga nilai-nilai keislaman
pemerintahan dan mencegah adanya undang-undang yang bertentangan dengan
hukum Islam dan konstitusi.
Dalam Pasal 91 disebutkan,
Dewan Garda Konstitusi dibentuk dalam rangka melindungi hukum-hukum
Islam dan konstitusi supaya tidak terjadi pengambilan keputusan yang
bertentangan dengan keduanya. Dewan tersebut memiliki 12 anggota. Enam
anggota Dewan Garda Konstitusi adalah para fakih (Fuqaha) yang adil dan
memahami tuntutan zaman dan isu-isu kontemporer. Mereka ditunjuk oleh
Rahbar, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran. Berdasarkan Pasal 91, syarat
dan ketentuan untuk menjadi salah satu dari enam anggota Dewan Garda
Konstitusi itu adalah fakih, adil dan paham akan tuntutan zaman dan
isu-isu kontemporer.
Dengan demikian, mereka yang dari
sisi keilmuan telah mencapai derajat ijtihad dan memahami
masalah-masalah kontemporer dan mengetahui tuntutan zaman serta dari
sisi moral memiliki sifat adil, memiliki tugas untuk menjaga syariat dan
konstitusi. Jika salah satu dari anggota Dewan Garda Konstitusi (dari
enam fakih tersebut) tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan benar maka
Rahbar dapat mencopotnya, dan jika salah satu dari mereka mengundurkan
diri maka Rahbar pula yang akan menerima pengunduran dirinya.
Sementara itu, enam anggota lainnya dari Dewan Garda Konstitusi adalah
para pakar hukum Islam yang diusulkan oleh Badan Yudikatif kepada
Majlis. Mereka akan dipilih dalam sidang Majlis sebagai anggota Dewan
tersebut. Masa keanggotaan di Dewan Garda Konstitusi adalah enam tahun,
di mana setiap tiga tahun sekali, separoh dari anggota diganti. (IRIB
Indonesia/RA)
9:21 PM
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan singkat tentang kewenangan
Badan Legislatif di Republik Islam Iran. Badan Legislatif tersebut
menggunakan sistem satu kamar dan terbentuk dari dua lembaga penting:
Majlis (parlemen) dan Dewan Garda Konstitusi. Dewan Garda Konstitusi
berkewajiban menjaga supaya keputusan yang diambil di Majlis tidak
bertentangan dengan konstitusi dan hukum-hukum syariah. Dewan tersebut
terdiri dari 12 anggota, di mana enam anggotanya adalah para fakih
(Fuqaha) yang adil dan memahami tuntutan zaman dan isu-isu kontemporer.
Mereka dipilih langsung oleh Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam.
Enam anggota lainnya dari Dewan Garda Konstitusi adalah para pakar
hukum Islam yang diusulkan oleh Badan Yudikatif kepada Majlis. Mereka
akan dipilih dalam sidang Majlis sebagai anggota Dewan tersebut. Di
semua pemerintahan demokrasi terdapat sebuah lembaga yang bertugas
menyesuaikan ketetapan-ketetapan parlemen dengan konstitusi. Lembaga itu
biasanya disebut sebagai Mahkamah Konstitusi, di mana Dewan Garda
Konstitusi memiliki kemiripan dengan lembaga tersebut.
Mekanisme pengawasan terhadap keputusan parlemen di setiap negara juga
berbeda. Dewan Garda Konstitusi sebagai pilar kedua dari Badan
Legislatif Republik Islam Iran dibentuk untuk menjaga nilai-nilai
keislaman pemerintahan dan mencegah adanya undang-undang yang
bertentangan dengan hukum Islam dan konstitusi.
Anggota parlemen Iran sekarang berjumlah 290 orang dan diperkirakan akan
bertambah seiring meningkatnya jumlah populasi penduduk di negara itu.
Majlis adalah pilar utama dan terpenting penetapan perundang-undangan
dan pengawasan terhadap Republik Islam Iran. Anggota-anggota parlemen
Iran dipilih secara langsung oleh rakyat dan akan menjabat sebagai
anggota Badan Legislatif itu selama empat tahun.
Pemilu setiap periode digelar sebelum berakhirnya periode sebelumnya,
sehingga Majlis tidak pernah mengalami kevakuman atau libur, bahkan
tidak ada alasan apa pun yang dapat menghalangi pemilu parlemen kecuali
perang atau pendudukan. Jika hal tersebut terjadi, maka atas usulan
presiden dan persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen serta
persetujuan dari Dewan Garda Konstitusi, pemilu untuk jangka waktu
tertentu akan ditunda dan anggota-anggota Majlis yang telah habis masa
jabatannya akan tetap melanjutkan tugas mereka. Meskipun ada
pengecualian seperti itu, namun hingga kini penundaan pemilu parlemen
belum pernah terjadi, padahal pada tahun 1980-1988, rezim Saddam Irak
telah mengagresi Iran.
Terdapat kriteria dan syarat
yang harus dipenuhi oleh pemilih dan calon anggota parlemen Republik
Islam Iran seperti yang berlaku di pemerintahan-pemerintahan demokrasi
lainnya. Berdasarkan konstitusi Iran, ada tiga syarat bagi pemilih:
berakal, warga negara Iran, dan berumur minimal 18 tahun. Sementara
syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen adalah percaya
dan patuh kepada Islam dan Republik Islam Iran, berkewarganegaraan Iran,
patuh dan setia kepada konstitusi dan Wilayatul Fakih, pendidikan
minimal magister (s2) atau setara, tidakmempunyai reputasi burukterkait
pemilu, sehat fisik (penglihatan, pendengaran dan pembicaraan), minimal
berumur 30 tahun dan maksimal 75 tahun. Syarat-syarat tersebut tertuang
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Iran.
Mengenai
syarat-syarat tersebut terdapat sejumlah pengecualian bagi calon-calon
yang mewakili agama minoritas di Iran. Berdasarkan konstitusi, agama
minoritas seperti Kristen Armenia, Yahudi dan Zoroaster memiliki lima
kursi di parlemen. Perwakilan dari agama-agama minoritas tersebut dapat
mengajukan keinginan mereka di parlemen dan bebas menyampaikan
pandangannya. Keberadaan para wakil dari agama minoritas di parlemen
menunjukkan adanya kebebasan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas
di Republik Islam Iran.
Kita kembali kepada
syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Iran. Bagi
mereka yang memegang jabatan menajemen di instansi-instansi pemerintah
atau lembaga-lembaga publik, dan ingin mencalonkan diri sebagai anggota
parlemen, maka mereka harus mengundurkan diri dari jabatannnya enam
bulan sebelum pemilu digelar. Pembatasan tersebut dilakukan sebagai
langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan Baitul Mal untuk
meraih kepentingan-kepentingan pribadi.
Pemilu
parlemen Iran digelar secara langsung dan rakyat bebas untuk memilih
wakilnya serta rahasia suara mereka pun terjamin. Untuk menjadi anggota
parlemen, seorang calon pada tahap pertama pemilu harus mampu
mengantongi sedikitnya seperempat dari semua suara dan pada tahap kedua
dan pemilu sela, ia harus memperoleh mayoritas relatif suara berapapun
jumlahnya. Jika pada tahap pertama, tidak ada kandidat yang mampu
memperoleh minimal seperempat dari semua suara, maka pemilihan akan
dilakukan dua tahap.
Dalam pemilu parlemen,
Kementerian Dalam Negeri Iran menjadi pihak pelaksana pemilu dan Dewan
Garda Konstitusi bertanggung jawab menyeleksi kelayakan para calon yang
mendaftar dan mengawasi jalannya pemilu. Dalam sidang pertama Majlis,
para anggota baru harus mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani
teks sumpah tersebut.
Redaksi surat sumpah jabatan sebagai anggota parlemen Iran sebagai berikut:
Bismillahirrahmanirrahim
Di hadapan al-Quran saya bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya
berjanji akan menjadi pelindung Islam dan penjaga pencapaian Revolusi
Islam Iran dan prinsip-prinsip Republik Islam dengan bersandar kepada
martabat manusia. Saya akan menjaga kepercayaan yang telah diamanahkan
rakyat kepada saya dan tetap menjaga sifat amanah dan takwa dalam
menjalankan kewajiban. Saya akan selalu komitmen dengan independensi,
kemandirian bangsa dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat serta
pengabdian kepada mereka. Saya akan membela konstitusi dan saya akan
mempertimbangkan independensi negara, kebebasan rakyat dan jaminan
terhadap kepentingan mereka di setiap perkataan, tulisan dan pernyataan
saya.
Sementara itu, anggota-anggota parlemen dari
agama minoritas mengucapkan sumpah dengan menyebutkan kitab suci mereka.
Berdasakan konstitusi, sidang parlemen akan memiliki legitimasi jika
dihadiri sedikitnya dua pertiga dari anggota. Para anggota parlemen
bebas dalam menyampaikan pendapat dan memberikan suaranya. Setiap
anggota juga dapat mengundurkan diri jika memiliki alasan yang tepat,
dan pengunduran diri tersebut akan diterima setelah memperoleh
persetujuan dari mayoritas suara mutlak anggota yang hadir. (IRIB
Indonesia/RA/NA)
9:20 PM
Tugas dan wewenang parlemen Republik Islam Iran dikelola dan diawasi
oleh dewan presidium dan ketua parlemen. Parlemen Islam Iran juga
memiliki berbagai komisi. Tugas komisi adalah membahas, merevisi dan
menyempurnakan program pemerintah dan program parlemen. Secara
keseluruhan, parlemen bisa memiliki komisi tetap dan sementara.
Berdasarkan ketentuan internal parlemen, jumlah komisi tetap sesuai
dengan tugas kementerian dan lembaga-lembaga resmi.
Tugas utama komisi-komisi tersebut, adalah membahas draf dan program
pemerintah sebelum dibahas dalam sidang umum. Jumlah anggota komisi
tetap parlemen berbeda dan tergantung pada batasan dan luasnya tugas
komisi, mulai tujuh hingga 31 orang. Komisi-komisi sementara yang juga
disebut dengan komisi khusus, dibentuk untuk menindaklanjuti
masalah-masalah khusus yang mungkin terjadi, atas usulan sedikitnya 15
anggota parlemen dan ditetapkan dalam sidang umum.
Para anggota komisi khusus itu dianggotai lima hingga 11 orang, yang
dipilih dalam sidang terbuka dengan mayoritas suara. Setelah
menyelesaikan tugasnya, komisi itu dibubarkan. Masing-masing anggota
parlemen kecuali ketua parlemen, harus menjadi anggota salah satu dari
komisi tetap dan juga dapat menjadi anggota komisi lain dan memiliki hak
untuk mengemukakan pendapat namun tidak memiliki hak suara.
Prinsip supremasi hukum dan ketertiban menuntut agar seluruh urusan
sosial berdasarkan ketentuan bahwa seluruh warga memiliki hak dan
tanggung jawab yang setara, serta yang dapat diterima oleh masyarakat.
Parlemen Republik Islam Iran, memiliki kelayakan untuk menjelaskan
ketentuan tersebut secara legal. Dengan demikian, legislasi dalam
pemerintahan Islam Iran merupakan hak istimewa parlemen Republik Islam.
Parlemen dapat menentukan undang-undang terkait berbagai masalah sesuai
dengan batasan yang telah ditetapkan dalam UUD. Undang-undang diusulkan
dalam bentuk draf atau program. Draf undang-undang itu setelah
disepakati kabinet diserahkan kepada parlemen dan program itu harus
mendapat dukungan dari sedikitnya 15 anggota parlemen sebelum diserahkan
kepada Dewan Presidium. Pembahasan dan analisa terkait program-program
tersebut dilakukan dengan sejumlah mekanisme berdasarkan tingkat
sensitivitas masing-masing program. Sebagian besar draf dan program
biasanya harus masuk dalam daftar tunggu setelah diumumkan dan diterima
parlemen. Akan tetapi program-program penting dan urgen, mendapat
prioritas dan langsung dibahas.
Tingkat prioritas draf
dan program itu terbagi dalam tiga kelompok. Prioritas dan pembahasan
segera sebuah draf atau program, ditentukan setelah melalui proses
voting pada sidang parlemen. Dan setelah draf atau program itu
ditetapkan sebagai undang-undang, ketua parlemen akan menandatanganinya
dan menyerahkan kepada presiden untuk tahap implemenstasi. Presiden
harus melaksanakan ketetapan parlemen setelah melalui sejumlah tahapan
sah dan menyampaikannya kepada lembaga-lembaga pemerintah. Setiap
ketetapan parlemen, wajib diberlakukan di seluruh penjuru negara 15 hari
setelah ditetapkan.
Tugas lain parlemen selain
menetapkan undang-undang adalah mengawasi kinerja lembaga eksekutif.
Analisa esensi dan pentingnya pengawasan parlemen Republik Islam Iran
ini sangat berkaitan dengan posisi parlemen di antara lembaga pemerintah
dan undang-undang dasar. Di sisi lain, keabsahan kebijakan pemerintah
dan berbagai instansinya, bergantung pada tingkat pertanggungjawaban
mereka terhadap parlemen Republik Islam.
Sistem
pemerintahan umumnya memiliki jenis tiga pemerintahan yaitu pemerintahan
presidensial, parlementer dan semi presidensial. Masing-masing model
pemerintahan itu mengikuti prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuatan,
sehingga jangan sampai salah satu lembaga memiliki wewenang mutlak.
Adapun parameter pembagian model pemerintahan tersebut ada pada
mekanisme dalam hubungan dan interaksi antara lembaga legislatif dan
eksekutif. Dengan kata lain, ketika kekuatan lembaga legislatif lebih
besar dan tingkat pengawasanya terhadap pemerintah lebih besar, maka
jenis pemerintahan tersebut adalah parlementer. Jika yang terjadi
sebaliknya, maka jenis pemerintahannya adalah presidensial. Oleh karena
itu, sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah semi-presidensial,
di mana kekuatan lembaga legislatif dan eksekutif seimbang.
Dalam Republik Islam Iran, sama seperti sistem pemerintahan
parlementer, lembaga legislatif memiliki mekanisme jelas untuk memetakan
wewenang lembaga eksekutif. Melalui cara ini, parlemen menjamin hak dan
kebebasan warga serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran oleh
pemerintah terhadap hak dan kebebasan warganya.
Di
sisi lain, lembaga eksekutif Republik Islam Iran, mirip dengan sistem
pemerintahan presidensial. Artinya, tidak ada perdana menteri dan
presiden dipilih langsung oleh masyarakat, dan berhak menunjuk atau
mencopot para menteri. Namun, susunan kabinet usulan presiden akan sah
setelah mendapat mosi percaya dari parlemen.
Berdasarkan pasal 133 UUD, "Para menteri ditunjuk oleh presiden dan
diperkenalkan kepada parlemen untuk mendapat mosi percaya..." Dalam
memberikan mosi percaya kepada anggota kabinet, para anggota parlemen
menentukan sejumlah persyaratan termasuk kelayakan dari sisi akhlak,
pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan rapornya sebagai sosok
revolusioner.
Setelah memperkenalkan susunan
kabinetnya, presiden akan menjawab pertanyaan atau kritikan dari para
anggota parlemen atas pilihan menterinya. Selanjutnya para anggota
parlemen akan melakukan voting untuk masing-masing menteri.
Koordinasi dan kekompakan antarseluruh instansi eksekutif menjadi
sebuah urgensi dalam keberhasilan program-program pemerintah. Para
anggota kabinet selain melaksanakan tugas mereka di masing-masing
kementeriannya, juga memiliki tugas kolektif dan oleh karena itu untuk
menciptakan keselarasan tersebut, mereka harus mendapatkan mosi percaya
dari parlemen. Setelah mendapat mosi percaya, para menteri akan tetap
bertugas kecuali dicopot atau mendapat mosi tidak percaya dari
parlemen... bahkan mereka tetap bertugas meski terjadi pergantian
anggota parlemen."
Pasal 135 UUD menyebutkan,
keharusan mendapat mosi percaya untuk kabinet kemungkinan berlaku jika
terjadi perubahan besar dalam tugas pemerintah. Berdasarkan pasal 136
UUD, jika menteri dicopot presiden atau mengundurkan diri, maka presiden
harus meraih mosi percaya untuk menentukan menteri atau para menteri
baru, dan jika terjadi perubahan separuh dari menteri kabinet, maka
presiden harus mendapat mosi percaya untuk susunan kabinetnya.(IRIB
Indonesia)
9:15 PM
Salah satu tugas penting parlemen adalah pengawasan terhadap lembaga
eksekutif. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara. Dalam
pembentukan kabinet, seluruh calon menteri harus mendapat mosi percaya
terlebih dahulu dari parlemen. Berdasarkan pasal 133 UUD, para menteri
setelah dipilih presiden, diperkenalkan kepada parlemen untuk mendapat
mosi percaya dan parlemen harus menentukan pendapat mereka untuk
memberikan mosi percaya atau tidak.
Setelah
mengantongi mosi percaya untuk para menterinya, presiden dan kabinet
tetap berada dalam pengawasan parlemen dan bertanggung jawab kepada
rakyat. Para anggota parlemen Iran memiliki kekuatan pengawasan yang
diberlakukan melalui sejumlah cara. Sarana pertama adalah peringatan
secara verbal. Masing-masing anggota parlemen dapat mengemukakan
peringatan verbal kepada pemerintah pada sidang parlemen. Jika
pemerintah mengulangi kekeliruan yang sama, para anggota parlemen dapat
memberikan peringatan tertulis yang akan disampaikan oleh ketua parlemen
kepada presiden atau menteri yang bersangkutan.
Berdasarkan pasal 88 UUD, para anggota parlemen berhak bertanya kepada
presiden dan anggota kabinet. Disebutkan dalam pasal tersebut, "Pada
masalah apapun yang sedikitnya seperempat anggota parlemen bertanya
tentang tugas presiden atau salah satu menteri yang bersangkutan, maka
presiden atau menteri harus hadir di parlemen dan menjawab pertanyaan."
Berdasarkan pasal 89 UUD, pada tahap akhir jika satu anggota parlemen
atau para anggota parlemen tidak puas dengan jawaban menteri, maka
mereka dapat mengumpulkan tandatangan 10 anggota parlemen untuk
mengajukan impeachment terhadap menteri yang bersangkutan. Jika
mayoritas anggota parlemen tidak puas dengan jawaban menteri dan
menyetujui usulan impeachmentnya, maka menteri tersebut harus dicopot.
Akan tetapi proses impeachment presiden lebih sulit dan rumit.
Sedikitnya harus ada sepertiga usulan dari sepertiga anggota parlemen.
Mosi tidak memiliki kelayakan politik presiden juga harus disetujui oleh
dua pertiga anggota parlemen. Namun, masalah impeachment presiden ini
juga harus disetujui oleh Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam
Iran.
Penelitian dan penyelidikan merupakan salah satu
sarana yang dimiliki parlemen untuk mengawasi kinerja lembaga
eksekutif. Berdasarkan pasal 76 UUD, "Parlemen Islam berhak meneliti dan
menyelidiki dalam segala urusan kenegaraan." Masalah penelitian dan
penyelidikan ini sangat umum dan mencakup seluruh sektor dalam urusan
kenegaraan termasuk urusan kementerian dan pemerintah.
Sarana pengawasan lain yang dimiliki parlemen adalah penindaklanjutan
terhadap keluhan masyarakat. Semua warga berhak untuk mengajukan keluhan
kepada parlemen jika mereka menyaksikan terjadinya penyimpangan dan
pelanggaran oleh instansi pemerintah dan kementerian. Dalam pasal 90
disebutkan, "Setiap orang berhak mengajukan keluhan tertulis kepada
parlemen atas cara kerja parlemen, lembaga eksekutif atau lembaga
yudikatif. Parlemen harus menindaklanjuti keluhan tersebut dan
memberikan jawaban yang cukup, dan jika keluhan berkaitan dengan lembaga
eksekutif atau yudikatif, parlemen harus menuntut jawaban yang cukup
dari mereka [kedua instansi tersebut] dan mengumumkan hasilnya pada
waktu yang tepat, adapun jika berkaitan dengan publik, maka parlemen
harus mengumumkannya kepada masyarakat."
Penetapan
bujet tahunan negara merupakan salah satu sarana penting yang dimiliki
parlemen untuk mengawasi kinerja finansial lembaga eksekutif. Umumnya
pemerintah akan menyerahkan bujet tahun depan, empat bulan sebelum akhir
tahun. Parlemen juga akan membentuk sebuah komisi khusus untuk
menggodok secara terperinci draf bujet. Komisi itu setelah membahas
seluruh perincian dalam draf bujet pemerintah, menyerahkan laporannya
kepada parlemen untuk divoting. Dalam proses pembahasannya, para anggota
parlemen dapat mengubah isi draf bujet tersebut.
Sarana kedua parlemen untuk mengontrol kinerja finansial lembaga
eksekutif adalah melalui badan pemeriksa keuangan. Ketua badan pemeriksa
keuangan dipilih oleh ketua parlemen. Berdasarkan pasal 55 UUD, badan
pemeriksa keuangan bertanggung jawab memeriksa atau mengaudit keuangan
seluruh kementerian, lembaga-lembaga dan perusahaan negara serta seluruh
lembaga yang menggunakan bujet negara, bahwa tidak ada pengeluaran
melebihi yang telah ditetapkan dan kesesuaian seluruh pembelanjaan
dana."
Badan pemeriksa keuangan, mendata seluruh
transaksi, rekening dan dokumen keuangan serta menyerahkan laporan
tentang perincian bujet tahunan pemerintah beserta lampiran pendapatnya
kepada parlemen. Laporan tersebut harus diumumkan untuk publik.
Mengingat besarnya wewenang parlemen dalam penetapan undang-undang
dasar dan pengawasannya terhadap lembaga-lembaga lain, pendiri Republik
Islam Iran, Ayatullah Imam Khomeini ra. menilai parlemen sebagai "kepala
segala urusan".
Di Iran, parlemen telah berusia lebih
dari 100 tahun. Rakyat Iran untuk pertama kalinya di abad ke-20, dalam
gerakan revolusi konstitusional, bangkit menentang rezim despotik
Dinasti Qajar. Pasca revolusi tersebut, wewenang raja terbatas dan
dibentuk parlemen nasional. Akan tetapi akibat friksi internal di antara
kelompok-kelompok yang menyetir revolusi dan juga intervensi asing
khususnya Inggris dan Rusia, revolusi konstitusional menyimpang dari
jalurnya.
Dari jantung revolusi konstitusi yang telah
menumpahkan darah ribuan warga dan mengorbankan para ulama besar seperti
Syeikh Fadhlullah Nouri itu, muncul seorang diktator baru bernama Reza
Khan yang berkuasa dengan dukungan para penjajah, Inggris.
Selain beberapa periode pertama parlemen di era Dinasti Qajar dan
beberapa tahun pertama pemerintahan Mohammad Reza Pahlevi, parlemen
hanya bersifat formalitas saja. Para anggota parlemen dipilih
berdasarkan loyalitas mereka kepada keluarga raja dan melalui proses
pemilihan yang sepenuhnya juga bersifat formalitas.
Namun kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979 menciptakan perubahan
besar dalam menghidupkan demokrasi. Sejak Revolusi Islam, persaingan
pemilu parlemen Islam Iran benar-benar serius, nyata dan demokratis.
Selama 34 tahun, pelaksanaan pemilu parlemen tidak pernah terlambat satu
hari, bahkan pada masa-masa Perang Pertahanan Suci menghadapi agresi
rezim Baath Saddam Hussein.(IRIB Indonesia)
