Negara-negara Barat yang mengklaim sebagai pengusung demokrasi menuding Republik Islam Iran sebagai pemerintahan yang tidak demokratis demi menjustifikasi permusuhannya terhadap bangsa Iran. Padahal selama 34 tahun Iran telah menggelar sebanyak 10 pemilu presiden dan sejumlah pemilu legislatif dengan partisipasi rakyat yang tinggi.
Pada saat yang sama, pemilu yang digelar di negara-negara Barat tidak mendapat sambutan meriah dari rakyatnya sendiri. Selain itu, pemilu presiden di negara-negara Barat semacam AS hanya melibatkan dua kubu, partai Republik dan Demokrat. Sebaliknya di Iran setiap orang berhak untuk mendaftarkan diri dengan antusiasme tinggi sebagai bakal calon presiden, dan hanya yang memenuhi syarat saja yang dinyatakan lolos.
Hingga kini Barat senantiasa memaksakan parameter demokrasi Liberal untuk menilai demokrasi di negara lain. Perbedaan model demokrasi di Iran dan Barat menjadikan alasan bagi mereka untuk menyebut pemerintahan Iran tidak demokratis. Padahal para pemikir Barat sendiri mengkritik model demokrasi Liberal dan mengungkap cacatnya. Kritik paling keras terhadap demokrasi Liberal di era modernisme dewasa ini adalah hilangnya kekuatan rakyat sebagai pemegang kendali. Sebab kekuatan utama kendali telah berpindah dari tangan rakyat ke tangan para Kapitalis melalui mesin industri, finansial dan media mereka. Ketiga faktor itulah yang mengendalikan laju demokrasi Barat.
Berbeda dengan model demokrasi Liberal, Iran menerapkan model demokrasi religius yang berpijak pada suara rakyat dan prinsip-prinsip agama. Di Iran, aspek kebangsaan dan religiusitas bukan hanya tidak bertabrakkan, bahkan saling melengkapi dan menyempurnakan.
Belum genap dua bulan pasca kemenangan Revolusi Islam, partisipasi rakyat kembali menunjukkan kekuatannya di Iran. Sebanyak 98 persen rakyat Iran memilih Republik Islam dalam referendum yang digelar secara demokratis. Gerakan rakyat ini merupakan yang pertama kali dan terbesar dalam sejarah Iran. Fakta itu menunjukkan bahwa rakyat Iran memainkan peran penentu sejak pertama kemenangan Revolusi Islam hingga kini. Jika dibandingkan dengan revolusi-revolusi lainnya, bahkan di Barat sendiri yang sering mengaku sebagai kampium demokrasi, referendum dengan tingkat partisipasi rakyat yang sangat tinggi seperti di Iran tidak terjadi.
Tampaknya penentangan Barat, terutama AS yang dilakukan dalam berbagai bentuk, dari tekanan sanksi hingga ancaman agresi militer terhadap Iran, karena Revolusi Islam mengancam kepentingan ilegal mereka di kawasan Timur Tengah. Ketika Barat menyebut keberadaan pemimpin agama di Iran sebagai kelemahan paling mendasar demokrasi di negara itu, sebenarnya mereka begitu khawatir terhadap pengaruh ulama yang sangat besar bukan hanya di ranah agama tapi masuk ke sektor sosial dan politik. Berkat persatuan nasional yang kokoh di bawah naungan pemimpin agama, Barat gagal membenamkan cakarnya di Iran. Tidak hanya itu, Republik Islam Iran kini menjadi kekuatan baru yang berhasil mengubah perimbangan kekuasaan di kawasan, yang sebelumnya berada dalam cengkeraman Barat.
Keutamaan revolusi Islam Iran dibandingkan revolusi lainnya tampak dari para pemimpinnya. Jika motif kebanyakan pemimpin gerakan revolusi berpijak dari kepentingan ambisi politik dan aspek material, namun Imam Khomeini memandang sebaliknya. Imam Khomeini memimpin revolusi dan memasuki dunia politik karena menjalankan kewajiban agamanya. Dengan demikian, bagi Imam Khomeini yang terpenting adalah menjalankan kewajiban, tidak ada bedanya antara orang memuji maupun menghina atau mengecamnya. Sikap politik Imam Khomeini berpijak dari keimanan yang kokoh dan pengetahuan agama yang dalam disertai keluasan wawasan sosial dan politiknya.
Imam Khomeini meyakini urusan politik tidak terpisah dari agama. Beliau membangun pemerintahan Islam di Iran dengan poros Wilayah al-Faqih. Marja Syiah ini menjadi tokoh ulama yang menyusun teori Wilayah al-Faqih sekaligus menerapkannnya dalam tindakan. Bagi Imam Khomeini, negara dan kekuasaan politik hanya alat untuk mereformasi kehidupan masyarakat. Dengan mengikutinya diharapkan akan terpenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka.
Imam Khomeini berulangkali menegaskan legitimasi ilahi dan akseptabilitas rakyat terhadap revolusi Islam dalam Wilayah al-Faqih. Beliau memberikan perhatian khusus terhadap peran rakyat dalam pemerintahan dan bentuk pemilihan para pemimpinnya. Imam Khomeini berkata, "Di sini (Iran) suara rakyat yang memerintah. Bangsalah yang memerintah. Mereka juga yang menentukan pemerintahan. Kita tidak diperbolehkan untuk berkhianat terhadap rakyat."
Imam Khomeini merupakan pemimpin khusus dalam revolusi yang juga khusus. Seorang pembaharu dengan pemikiran yang mendunia. Beliau berbeda dengan kebanyakan pemimpin kharismatik lainnya yang terbatas di lingkaran kecil kelompok, suku, partai maupun kelas khusus saja.
Imam memiliki pengaruh yang luas dan dalam di tengah masyarakat Iran, dunia Islam serta bangsa-bangsa tertindas di dunia. Tom Fenton, seorang jurnalis AS sebelum kemenangan revolusi Islam Iran pernah mewawancarai Imam Khomeini di Prancis. Fenton menuturkan kesannya dalam pertemuan dengan Imam Khomeini, "Ketawadhuan, kesederhanaan dan karisma tinggi Imam Khomeini menjadikan beliau sebagai pemimpin paling transenden di abad 20. Tanpa diragukan lagi beliau adalah tokoh dan pemimpin paling berpengaruh sepanjang hidup saya sebagai jurnalis. Tokoh kharismatik dan berpengaruh merupakan karakteristik utama beliau,". Pemikiran Imam Khomeini dalam sejarah tetap lestari dan abadi hingga kini. Mungkin inilah yang dimaksud Ayatullah Sayid Ali Khamenei, "Imam Khomeini sebuah hakikat yang senantiasa hidup,". (IRIBIndonesia/PH)
