Wednesday, December 4, 2013

Republik Islam Iran, Sistem Islami dan Demokratis (20)

Di tengah meningkatnya perang dan eskalasi agresi militer yang dilancarkan rezim Baath Irak terhadap Iran, Abol Hassan Bani Sadr sebagai presiden yang merangkap panglima angkatan bersenjata, berkhianat terhadap rakyat Iran dan Revolusi Islam. Akhirnya pada Juni 1981, Bani Sadr dicopot dari posisinya sebagai panglima Angkatan Bersenjata Iran. Tidak lama setelah itu, parlemen Iran mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap presiden. Pada Juli 1981, Bani Sadr diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai presiden.
Pasca pencopotan itu, Organisasi Teroris Munafikin (MKO) yang merupakan sekutu Bani Sadr, melancarkan operasi teror besar-besaran terhadap para pejabat negara dan warga sipil Iran. Satu pekan setelah Bani Sadr melarikan diri dari Iran, MKO melancarkan aksi teror di Masjid Abu Dzar Tehran ketika Ayatullah Sayid Ali Khamenei sedang berpidato yang menyebabkan beliau terluka parah.
Sehari kemudian, milisi teroris MKO juga melancarkan serangan bom terhadap kantor Partai Republik Islam yang menyebabkan syahidnya 72 orang jajaran garda depan Iran. Salah satu dari deretan orang yang syahid dalam peristiwa berdarah itu adalah Syahid Ayatullah Doktor Beheshti, Ketua Mahkamah Agung Iran ketika itu. Selain beliau, sejumlah anggota parlemen, pejabat mahkamah agung, pemikir dan penulis terkemuka juga syahid dalam ledakan bom berkekuatan besar yang mengguncang kota Tehran.
Pada Agustus 1981, Iran menggelar pemilu presiden yang kedua kalinya. Pada pemilu itu, Mohammad Ali Rajaei yang menjabat sebagai perdana menteri terpilih menjadi presiden. Sedangkan perdana menteri ketika itu dijabat oleh Mohammad Javad Bahonar. Namun usia kabinet kedua itu tidak panjang. Kurang dari dua bulan sejak memimpin Iran, Mohammad Ali Rajaie dan Mohammad Bahonar gugur syahid dalam sebuah ledakan bom yang dilakukan oleh antek-antek MKO di kantor perdana menteri Iran.
Peristiwa itu terjadi pada saat Republik Islam Iran menghadapi agresi luas oleh pasukan Saddam Hussein di 1200 kilometer garis perbatasannya dengan Irak. Setiap sistem dan revolusi yang menghadapi ancaman dan serangan dari dalam dan luar negeri tentu saja akan goyah dan kemungkinan jatuh. Akan tetapi, sistem Republik Islam Iran yang masih berusia muda mampu menghadapi semua ancaman tersebut di bawah kepemimpinan Imam Khomeini ra dan dukungan luas rakyat.
Pemilu presiden Iran kembali digelar untuk ketiga kalinya pada Oktober 1981. Kali ini, Ayatullah Khamenei terpilih sebagai presiden Iran dengan dukungan suara sebesar 15 juta dari  total 16,847 juta suara. Ayatullah Khamenei terpilih sebagai presiden Iran dengan partisipasi rakyat mencapai 74,2 persen. Pemilu ketiga berlangsung di saat kelompok teroris MKO dan rezim Saddam melancarkan perang melawan pemerintahan Republik Islam yang baru seumur jagung. Kondisi ini mendorong persatuan erat di tengah rakyat Iran dan gerakan-gerakan politik pro-Revolusi Islam.
Pemilu presiden Iran periode keempat berlangsung Oktober 1985 di era Perang Pertahanan Suci. Pada pilpres tersebut, Ayatullah Khamenei terpilih kembali sebagai presiden Iran dengan dukungan suara mayoritas. Periode kedua kepemimpinan Ayatullah Khamenei bersamaan dengan wafatnya Imam Khomeini ra pada tanggal 3 Juni 1989. Pada hari itu juga, Majelis Khubregan atau Dewan Ahli Kepemimpinan Republik Islam Iran memilih Ayatullah Sayid Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran menggantikan Imam Khomeini. Beberapa jam setelah wafatnya Imam Khomeini, Dewan Ahli Kepemimpinan mengadakan sidang darurat untuk menetapkan pengganti Imam Khomeini ra dan di dalam sidang itu pula, dibacakan surat wasiat Imam Khomeini.
Sebelumnya, Imam Khomeini ra telah mengeluarkan perintah untuk mengamandemen konstitusi guna menyelesaikan beberapa hal yang dirasa kurang tepat dan juga untuk mempermudah proses pengambilan keputusan di Republik Islam Iran. Amandemen konstitusi selesai dilakukan setelah Imam Khomeini wafat ra dan kemudian direferendumkan untuk mendapat persetujuan. Dalam konstitusi hasil amandemen, jabatan perdana menteri dihapus dan presiden Iran dikukuhkan sebagai kepala eksekutif.
Pemilu presiden Iran periode kelima berlangsung di saat Iran sedang mengalami masa transisi pasca kemenangan Revolusi Islam. Pada pilpres yang berlangsung Agustus 1989, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani terpilih sebagai presiden Iran. Pada masa itu, Rafsanjani memulai proses rekonstruksi untuk memperbaiki kehancuran-kehancuran akibat perang dan juga memperkuat infrastruktur negara. Tokoh Revolusi ini kembali terpilih sebagai presiden Iran dalam pilpres yang digelar Juni 1993.
Pada Juni 1997, Iran kembali menggelar pemilu presiden periode ketujuh. Kali ini, Muhammad Khatami dari kubu reformis terpilih sebagai presiden. Pemilu kali ini dibarengi dengan perubahan situasi politik dan sosial di Iran. Pada pemilu presiden Iran kedelapan yang berlangsung pada Juni 2001, Khatami kembali memenangi pilpres dengan menyisihkan para pesaingnya. Namun sebaliknya dalam pemilu legislatif, kubu Konservatif mengalahkan perolehan suara kelompok Reformis.
Pemilu presiden kesembilan berlangsung dalam atmosfir baru di tengah persaingan ketat antara kubu Reformis dan Konservatif. Pada pemilu yang digelar Juni 2005 itu, empat capres yaitu Mahmoud Ahmadinejad, Hashemi Rafsanjani, Mehdi Karoubi dan Mohammad Qalibaf bersaing memperebutkan perolehan suara tertinggi. Sekitar sebulan pasca pemungutan suara putaran pertama, dua kandidat melaju ke babak kedua yaitu Ahmadinejad dan Rafsanjani. Tapi akhirnya, Ahmadinejad dinyatakan sebagai pemenang di babak kedua mengungguli perolehan suara Hashemi Rafsanjani dengan dukungan suara 63 persen.
Pemilu presiden kesepuluh berlangsung pada Juni 2009 yang menampilkan empat kandidat presiden yaitu Mahmoud Ahmadinejad, Mir Hossein Mousavi, Mohsen Rezaie dan Mehdi Karoubi. Dalam pemilu tersebut, Ahmadinejad untuk kedua kalinya terpilih sebagai presiden Iran dengan dukungan dua pertiga suara dari seluruh suara pemilih. Pemilu itu sempat diwarnai gejolak dan kerusuhan oleh kubu lawan yang mengangkat isu "kecurangan pemilu" yang segera ditangani oleh pihak terkait.
Mousavi tetap bersikeras menolak hasil pemilu dan tetap menuntut pemilu diulang. Padahal selama sembilan periode pemilu presiden, tidak ada kandidat yang mengangkat isu "kecurangan pemilu" dan semua mereka menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Akan tetapi, kandidat yang kalah dalam pemilu Juni 2009, tetap meyakini adanya kecurangan meskipun tidak memiliki bukti dan argumentasi yang kuat. Pemilu tersebut tampaknya menorehkan sejarah penting bagi sejarah politik Iran kontemporer.
Pemilu kesebelas presiden Iran digelar dalam sebuah nuansa yang berbeda. Musuh-musuh Revolusi Islam Iran kali ini terpaksa mengakui partisipasi luas rakyat Iran dalam pemilu. Capres moderat Hassan Rohani memenangi pilpres Iran. Dia mengungguli lima capres lain yang berasal dari kubu Konservatif. Rohani berhasil menang setelah memperoleh suara lebih dari 50 persen. Pemilu ini untuk kesekian kalinya membuktikan kepada dunia bahwa sistem Republik Islam Iran adalah sebuah sistem Islami dan berlandaskan pada suara rakyat. (IRIB Indonesia)