Akan tetapi, dalam kondisi ketidakhadiran (ghaibat) Imam Maksum as di tengah masyarakat, maka tugas untuk menjelaskan dan menerapkan ajaran Islam menjadi tanggung jawab orang-orang yang memiliki kesamaan maksimal dari segi keilmuan dan ketaqwaan dengan mereka. Orang-orang tersebut harus memiliki pengetahuan tinggi untuk menjabarkan ajaran Islam. Mereka adalah fakih yang adil sebagai pengganti sementara Imam Maksum as. Para Imam Maksum as dalam berbagai riwayat shahih, menekankan legalitas kepemimpinan para ulama untuk menjelaskan Islam dan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara adil.
Imam Jakfar Shadiq as berkata, "Barang siapa yang meriwayatkan hadis-hadis kami, memiliki pandangan dalam masalah halal dan haram, dan mengetahui hukum-hukum kami. Maka, kalian harus menerima hukum dan pengadilan orang yang seperti ini. Karena aku telah menjadikan orang seperti ini sebagai hakim bagi kalian. Bila ia mengeluarkan hukum sesuai dengan perintah kami dan seorang dari mereka yang berselisih itu tidak mau menerimanya, berarti ia telah menganggap ringan hukum Allah. Orang yang kami tolak, pasti akan ditolak pula oleh Allah dan dosa perbuatan ini setara dengan syirik kepada Allah Swt."
Imam Mahdi as berkata, "Adapun mengenai perkara-perkara yang akan terjadi, maka merujuklah pada perawi hadis kami (orang-orang alim dan faqih). Karena mereka adalah hujjahku atas kalian, dan aku adalah hujjah Allah." Jadi, para wakil umum Imam Maksum as adalah para faqih dan mujtahid yang mengerti hukum-hukum syariat dan politik.
Sejumlah riwayat lain – secara langsung atau tidak langsung – juga menegaskan kepemimpinan dan otoritas faqih yang adil setelah Imam Maksum as. Kebanyakan ulama menerima secara bulat pembuktian otoritas politik dan pemerintahan seorang faqih yang adil di masa ghaibah Imam Maksum as bahkan jika tidak ada riwayat dalam perkara ini. Sebab, urgensitas keberadaan sebuah pemerintahan adalah sesuatu yang jelas dan pasti. Keberadaan pemerintahan Islam yaitu sebuah pemerintah yang menerapkan hukum-hukum Islam di seluruh dimensi masyarakat, juga sesuatu yang tidak perlu pembuktian.
Oleh karena itu, akal sehat menyimpulkan bahwa pada masa ketiadaan Imam Maksum as, maka pemerintah harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang hukum-hukum Islam di semua dimensi kehidupan dan mampu mengatur urusan masyarakat. Dari sisi lain, orang tersebut harus amanah dan konsisten dalam menerapkan ajaran Islam. Jelas bahwa mereka yang menyandang sifat tersebut adalah para faqih yang adil dan memiliki pengetahuan yang cukup di bidang politik dan sains.
Salah satu dasar pemiliran Islam sekaligus salah satu landasan penting pemikiran politik Revolusi Islam adalah penyatuan Islam dengan politik. Sumber-sumber Islam memberi gambaran jelas tentang ketidakterpisahan politik dari Islam. Berbeda dengan sekulerisme, pemikiran Imam Khomeini ra justru menegaskan ketidakterpisahan agama dari politik dan pentingnya peran otoritas agama dalam memimpin masyarakat. Pemerintahan faqih yang merupakan poros utama pemikiran politik Imam Khomeini ra, merupakan sebuah teori yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemikiran Islam.
Dalam masyarakat Islam, sungguh wajar jika pemimpinnya harus seseorang yang mendalami ajaran-ajaran Islam dan mampu melaksanakannya. Pada masa hidup Rasulullah Saw dan Ahlul Baitnya as, kepemimpinan dipegang oleh manusia-manusia suci itu (Imam Maksum as). Dan tantangan terberat mereka adalah pelaksanaan hukum-hukum Islam khususnya masalah keadilan sosial. Berbeda dengan propaganda Barat, Wilayatul Faqih bukan berarti tanpa batas karena jenis pemerintahan seperti itu tidak ada bedanya dengan rezim despotik.
Dengan memaparkan ide tentang pemerintahan Islam, Imam Khomeini ra menyatakan bahwa tanggung jawab membimbing dan memimpin umat di zaman keghaiban Imam Maksum as ada di pundak Wali Faqih. Beliau menjelaskan, "Pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum. Para pakar hukum khususnya pakar agama harus memikul tanggung jawab ini. Fuqaha harus mengawasi semua pelaksanaan, pengelolaan, dan penyusunan agenda negara." Merujuk kepada teks-teks hadis dan ayat suci al-Quran, Imam Khomeini ra membuktikan bahwa faqih memiliki otoritas kepemimpinan di masa keghaiban Imam Maksum as, yang salah satunya adalah memimpin pemerintahan Islam.
Menurut Imam Khomeini ra, seorang yang menjadi Wali Fakih haruslah orang yang berjiwa paling bersih dan menonjol di antara para ulama yang ada. Beliau menambahkan, Wali Faqih harus memiliki empat kriteria utama, yaitu keilmuan yang menguasai hukum Islam, keadilan, kesempurnaan dalam iman, dan kesempurnaan dalam akhlak. Imam Khomeini menjelaskan, "Pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum. Karena itu untuk duduk memimpin pemerintahan ini, orang harus memiliki ilmu cukup untuk mengenal hukum-hukum agama. Pemimpin harus memiliki kesempurnaan iman dan akhlak. Dia harus adil dan menjauhi dosa."
Keadilan adalah syarat bagi seorang faqih untuk memimpin dan menjamin keselamatan masyarakat. Jika pemimpin tidak adil, pemerintahan Islam tak akan terwujud. Sebab, tanpa keadilan yang berarti, hukum dan ajaran Ilahi tidak akan bisa ia tegakkan. Imam Khomeini ra mengatakan, "Pemerintahan Islam adalah supremasi hukum Ilahi atas rakyat. Penguasa yang tidak adil akan menggantikan hukum Ilahi dengan ambisi pribadi dan hawa nafsunya. Hal itu akan membawa pemerintahan ke arah kediktatoran…"
Pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Faqih yang adil mencegah kediktatoran dan penistaan hukum. Pemerintahan seperti ini akan sangat peduli dengan kesejahteraan dan kepuasan rakyat. Ketika seorang faqih yang berada di pucuk pimpinan kehilangan keadilan dan ketaqwaan pada dirinya, dengan sendirinya ia akan kehilangan otoritas kepemimpinan atas umat. Dalam pandangan Imam Khomeini ra, ketika seorang pemimpin sudah memenuhi syarat keilmuan, ketakwaan, dan keadilan, maka rakyat harus patuh kepadanya.
Bentuk pemerintahan yang dipaparkan oleh Imam Khomeini ra adalah pemerintahan yang seluruh instansi dan lembaganya dari sosok pemimpin tertinggi sampai pejabat terendah berperilaku dan bergaya hidup seperti apa yang pernah ditunjukkan oleh Imam Ali as ketika beliau duduk sebagai khalifah. Dalam pemerintahan Islam, seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dan cita-cita Nabi Saw dan Imam Ali as, yaitu menegakkan hukum Allah Swt di tengah masyarakat. (IRIB Indonesia)
